1 | 2 | 3 | 4

SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI PENGADILAN AGAMA JAYAPURA KELAS IA || HATI-HATI TERHADAP TINDAKAN PENIPUAN YANG MENGATASNAMAKAN PIMPINAN, PEJABAT DAN PEGAWAI PENGADILAN AGAMA JAYAPURA KELAS IA TERKAIT PROSES PERKARA DENGAN PERMINTAAN IMBALAN SEJUMLAH UANG || WUJUDKAN PERADILAN AGAMA YANG PRIMA (PROFESIONAL, RAMAH, INFORMATIF, MELAYANI DAN AKUNTABEL)

PA JAYAPURA MENGIKUTI KEGIATAN SOSIALISASI SISTEM MANAJEMEN KINERJA PNS TERBARU

Written by N. M. Huri.

Written by N. M. Huri. Hits: 24

PA JAYAPURA MENGIKUTI KEGIATAN

SOSIALISASI SISTEM MANAJEMEN KINERJA PNS TERBARU

Senin, 27 Desember 2021, bertempat di Media Center Pengadilan Agama Jayapura, Wakil Ketua PA Jayapura (Zaenal Ridwan Puarada, S.HI.), Nur Muhammad Huri, S.HI. (Hakim) dan Fatma Ainur Rosyidah, S.HI., M.H. (Kasubag Kepegawaian dan Ortala) mengikuti acara Sosialisasi Peraturan Pemerintah RI Nomor 30 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil yang diselenggarakan oleh Badan Peradilan Agama.

Acara dibuka langsung oleh Dirjen Badilag, Dr. Drs. H. Aco Nur, S.H., M.H. dan menghadirkan beberapa narasumber yaitu :

  1. Bapak Devi Anantha, S.E., (Asisten Deputi Manajemen Kinerja dan Kesejahteraan Sumber Daya Manusia Aparatur, Kemenpan RB)
  2. Bapak Dr. Achmad Slamet Hidayat, S.Pd., M.Si., (Direktur Kinerja Aparatur Sipil Negara Badan Kepegawaian Negara)
  3. Ibu Sushan Bomeykawaty Sugiarto, S. Psi., M.A., (Analis Kepegawaian Muda Badan Kepegawaian Negara)

Bapak Hannan Tauqiefie, S.T. (Kepala Sub Bagian Mutasi Pegawai IIA Biro Kepegawaian BUA MA.

Dirjen Badilag menekankan pentingnya aparatur peradilan agama memahami regulasi ini, dan Badilag sudah mulai menerapkannya beberap tahun terakhir. “Dalam rangka menerapkan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, terkait kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan Sistem Merit, Badilag telah menerapkan sistem promosi dan mutasi tenaga teknis peradilan agama tidak hanya berdasarkan pada senioritas tenaga teknis, akan tapi ada aspek lain yang dinilai, diantaranya penilaian kinerja SIPP, satker peraih Zona Integritas menuju WBK/WBBM,  prestasi tingkat nasional (meliputi: peradilan elektronik terbaik, gugatan sederhana terbaik, mediasi terbaik, dan mediator terbaik), penilaian triwulan kinerja satker, serta penilaian Dekorum Ruang Sidang, dan Kebersihan, Kerapihan, dan Keindahan (K3).” Ungkap Dirjen.

Beberapa ketentuan-ketentuan baru yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 dan Permenpan RB Nomor 8 Tahun 2021, diantaranya:

  1. Adanya pengaturan Sistem Manajemen Kinerja PNS (perencanaan kinerja; pelaksanaan, pemantauan kinerja dan pembinaan kinerja; penilaian kinerja; tindak lanjut dan sisten informasi kinerja PNS);
  2. Penambahan Tim Penilai Kinerja PNS, yang berasal dari unsur Bagian Kepegawaian Instansi, Bagian Pengawas Internal dan Unit Kerja lain;
  3. Penilaian kinerja PNS, yang dilakukan oleh pejabat penilai kinerja PNS (60%) dan rekan kerja setingkat dan/atau bawahan langsung, melalui survei tertutup (40%).
  4. Adanya perubahan pembagian bobot Penilaian Kinerja PNS, yaitu: a. 70% SKP dan 30% Perilaku Kerja, bagi instansi pemerintah
  5. Adanya Bimbingan Kinerja, yaitu suatu proses terus menerus dan sistematis yang dilakukan oleh atasan langsung dalam membantu PNS agar mengetahui dan mengembangkan kompetensi PNS, dan mencegah terjadinya kegagalan kinerja;
  6. Adanya Konseling Kinerja, yaitu proses untuk melakukan identifikasi dan membantu penyelesaian masalah perilaku kinerja yang dihadapi PNS dalam mencapai target kinerja;
  7. Adanya Konselor pihak yang memberikan konseling;
  8. Laporan dokumen penilaian kinerja, dapat digunakan sebagai dasar pembayaran tunjangan kinerja;
  9. Pemeringkatan Kinerja (membandingkan nilai kinerja dan predikat kinerja antar PNS setiap tahun dalam 1 instansi pemerintah)
  10. Penghargaan Kinerja (PNS berpredikat Sangat Baik selama 2 tahun, diikutsertakan dalam program kelompok rencana suksesi (talent pool);
  11. Perubahan item penilaian Perilaku Kerja, sebelumnya 6 item menjadi 5 item yaitu orientasi pelayanan, komitmen, inisiatif kerja, kerja sama dan kepempimpinan;
  12. Pengukuran kinerja, dilakukan setiap bulan, triwulan, semesteran atau tahunan;
  13. Realisasi kinerja PNS dapat melebihi target kinerja, paling tinggi 120;
  14. Adanya perubahan nilai dan predikat kinerja PNS;

Hubungi Kami

  Pengadilan Agama Jayapura Kelas I-A

  Jalan Raya Kotaraja, Abepura

       Kota Jayapura, Provinsi Papua

       Indonesia

  Telp: (0967) 581354

  Fax: (0967) 581354

  umum.pajayapura@gmail.com

  Pengadilan Agama Jayapura

   pajayapura

  Pengadilan Agama Jayapura

Peta Lokasi

cctv linglung