1 | 2 | 3 | 4

SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI PENGADILAN AGAMA JAYAPURA KELAS IA || HATI-HATI TERHADAP TINDAKAN PENIPUAN YANG MENGATASNAMAKAN PIMPINAN, PEJABAT DAN PEGAWAI PENGADILAN AGAMA JAYAPURA KELAS IA TERKAIT PROSES PERKARA DENGAN PERMINTAAN IMBALAN SEJUMLAH UANG || WUJUDKAN PERADILAN AGAMA YANG PRIMA (PROFESIONAL, RAMAH, INFORMATIF, MELAYANI DAN AKUNTABEL)

KETAJAMAN PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP HUKUM WARIS

Written by N. M. Huri.

Written by N. M. Huri. Hits: 19

KETAJAMAN PEMAHAMAN MASYARAKAT 

TERHADAP HUKUM WARIS

Merebaknya penyebaran Covid-19 di Kota Jayapura berdampak terhadap peningkatan jumlah perkara kewarisan di Pengadilan Agama Jayapura. Pada tahun 2020, penerimaan perkara penetapan ahli waris sebanyak 12 perkara, dengan rincian 11 perkara permohonan waris, 1 perkara gugatan waris. Dan pada tahun 2021, meningkat menjadi 26 perkara dengan rincian, 22 perkara permohonan waris dan 4 perkara gugatan waris.

Dengan meninggalnya seseorang, mengakibatkan aset yang dimiliki pewaris akan berpindah kepemilikan kepada ahli warisnya. Pengadilan Agama Jayapura merupakan lembaga yang berwenang untuk menentukan siapa yang berhak ditetapkan sebagai ahli waris, apa saja harta peninggalannya, berapa hak bagian masing-masing ahli waris terhadap harta warisan pewaris yang beragama Islam. Hal ini sesuai kewenangan relatif Pengadilan Agama Jayapura untuk masyarakat muslim yang berada di wilayah Kota Jayapura.

Sesuai penjelasan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, disebutkan “waris” adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris.

Harta waris adalah harta milik pewaris secara individual/individu perorangan yang ditinggalkan oleh seorang pewaris. Jumlah besarnya harta waris dihitung sebagai milik seorang pewaris secara individu perorangan, bukan dihitung bersama-sama dengan harta waris yang ditinggalkan pewaris lain, dan tidak pula disatukan dengan harta pewaris lainnya.

Bentuk harta waris yang biasa menjadi objek dalam perkara permohonan penetapan ahli waris maupun sengkete waris diantaranya adalah objek benda tidak bergerak seperti tanah atau bangunan/ruko, sedangkan objek benda tidak bergerak seperti kendaraan (mobil/motor), perhiasan, saldo di rekening Bank, deposito, ongkos naik haji di Bank atau Taspen atas nama Pewaris.

Penundaan pembagian harta waris bisa menimbulkan lahirnya kedhloliman terselubung oleh pihak yang mengelola / menguasai warisan terhadap ahli waris yang tidak menguasai warisan dan belum mendapatkan haknya. Apalagi jika terdapat ahli waris yang sangat membutuhkan karena haknya akan segera dipergunakan memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari sedangkan haknya tersebut masih ditahan oleh ahli waris lain yang curang. Penyelesaian pembagian warisan yang ditunda-tunda apalagi sampai derajat / tingkatkan cucu dapat memicu lahirnya kedholiman kepada sesama ahli waris yang berhak mendapatkan warisan secara hukum.

Ketua Pengadilan Agama Jayapura (Dra. Farida Hanim, M.H.) saat ditemui di ruang kerjanya (Rabu, 5/1/2022) menghimbau kepada masyarakat di Kota Jayapura, agar melengkapi persyaratan administrasi dan menyiapkan bukti-bukti yang akan diajukan sebelum mengajukan perkara permohonan penetapan ahli waris di Pengadilan Agama Jayapura, agar pemeriksaan perkaranya tersebut dapat diproses dengan efektif dan dapat diputus dalam waktu kurang dari 1 bulan.

Farida Hanim menambahkan, “Persyaratan mengajukan permohonan penetapan ahli waris diantaranya adalah : surat permohonan yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Agama Jayapura, membayar biaya panjar perkara dan meyiapkan alat bukti 2 orang saksi dan bukti surat berupa fotokopi akta kematian pewaris, KTP para pihak, Kutipan akta nikah pewaris dengan pasangan yang masih hidup, akta kelahiran bagi anak pewaris, kartu keluarga pewaris dan bukti lain yang berkaitan dengan posita permohonan.”

Di tahun 2022 ini, Pengadilan Agama Jayapura telah bekerjasama dengan LKBHI IAIN Fattahul Muluk Papua dalam memberikan bantuan hukum berupa konsultasi hukum Islam dan pembuatan surat gugatan atau permohonan terkait perkara yang hendak diajukan di Pengadilan Agama Jayapura”, kata Ketua Pengadilan tersebut.

 

Hubungi Kami

  Pengadilan Agama Jayapura Kelas I-A

  Jalan Raya Kotaraja, Abepura

       Kota Jayapura, Provinsi Papua

       Indonesia

  Telp: (0967) 581354

  Fax: (0967) 581354

  umum.pajayapura@gmail.com

  Pengadilan Agama Jayapura

   pajayapura

  Pengadilan Agama Jayapura

Peta Lokasi

cctv linglung